Beberapa saat sebelum petugas penegak hukum melakukan pembersihan dengan kekerasan para demonstran di Lafayette Park supaya Presiden Donald Trump dapat berjalan dari Gedung Putih ke Gereja Santo Yohanes dan berfoto dengan memegang Alkitab, seorang jurnalis yang baru-baru ini menghabiskan waktu berbulan-bulan di jalan-jalan Hong Kong dengan mengenakan topeng gas sementara rekan-rekan dekatnya terlihat kebingungan ketika mereka tenggelam dalam huru-hara yang terjadi kemudian.

Iritasi akibat zat kimia dan granat kilat bukan satu-satunya kesamaan di antara bentrokan yang terjadi di Washington DC dan yang telah melanda Hong Kong selama setahun terakhir. Sama seperti yang terjadi di Amerika Serikat, umat Kristen di Hong Kong berjuang untuk mendefinisikan peran mereka dalam masyarakat yang dirusak oleh ketidakadilan institusional dan perpecahan yang tajam.

Sebuah surat terbuka yang disusun oleh sekelompok pendeta dari kelompok Injili, dan pemimpin aras gereja dan yang ditandatangani oleh lebih dari 2.400 orang Kristen di Hong Kong yang menggemakan perasaan sentimen yang diserukan oleh banyak orang percaya di AS dan di tempat yang lainnya di dunia: komitmen terhadap Injil yang sepenuhnya; menolak untuk tunduk pada rezim otoriter; dedikasi untuk berjalan bersama orang-orang di komunitas mereka; dan kebutuhan gereja untuk bertobat dari sikap apatis dan tidak bertindak.

Baik di Washington ataupun di Hong Kong, konflik yang terjadi di masa kini berpusat di sekitar penyalahgunaan kekuasaan yang resmi. Dalam kasus Hong Kong, pemerintah pusat Cina secara efektif membuang formula “satu negara, dua sistem” di mana bekas koloni Inggris itu telah diperintah selama 50 tahun setelah 1997. Meruntuhkan dinding pemisah yang ada dimaksudkan untuk melindungi kota dari lika-liku sistem hukum sosialis China, di mana sekarang para pemimpin China secara sepihak memaksakan langkah-langkah keamanan nasional yang keras — yang menganggap ilegal setiap oposisi dalam perkataan atau tindakan terhadap rezim di Beijing.

Sementara gereja-gereja di Hong Kong dan banyak organisasi Kristen yang memainkan peran penting dalam infrastruktur sosial kota terus melanjutkan menikmati kebebasan seperti yang sebelumnya, banyak yang membatasi kegiatan penjangkauan mereka di daratan Cina. (Perhitungan Orang percaya sekitar 12 persen dari populasi di Hong Kong, dibandingkan dengan sekitar 7 persen di daratan Cina.

Di bawah undang-undang keamanan baru, tampilan hubungan atas individu atau kelompok “anti-Cina” asing, atau dengan aktivis politik lokal, yang memungkinkan adanya konsekuensi legal. Sehingga mereka dapat berbicara tentang isu-isu sensitif, termasuk perlakuan terhadap orang Kristen di daratan Cina.

Dengan Mendeklarasikan kedaulatan Allah dalam menghadapi penjangkauan politik ini, para pendeta Hong Kong menyatakan dalam surat mereka:

“Sang Raja dari Surga bukan memerintah dengan menguasai dunia. Sebaliknya, Dia memerintah dengan menunjukkan kasih-Nya dan sikap menghamba yang rendah hati…. Jadi, sebagai Sang Raja dari Surga, cetak biru politik-Nya adalah ‘untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.’ (Lukas 4: 18-19)”

Di Dalam Surat tersebut mereka mengakui bahwa gereja-gereja “terlalu fokus pada urusan internal mereka” dan mengabaikan keadilan sosial — termasuk berbicara untuk minoritas yang tertindas di kota itu — dan berdiam diri dalam menghadapi meningkatnya otoritarianisme:

“Ketika menghadapi otoritas pemerintahan yang kuat dan penganiayaan serta penindasan terhadap para pembangkang, gereja lebih sering memilih untuk melindungi diri mereka sendiri. Gereja melakukan penyensoran diri dan tetap berdiam diri terhadap perbuatan jahat si penguasa, gereja berpikir dengan satu-satunya harapan mereka adalah operasi pelayanan gereja tetap berjalan lancar dan tidak terputus.”

Article continues below

Dengan memproklamirkan Kristus sebagai otoritas tertinggi, para pendeta menawarkan “pertobatan yang tulus” dan bersumpah untuk tidak tunduk pada kepemimpinan entitas pemerintah atau partai politik mana pun yang tuntutannya bertentangan dengan pengajaran Alkitab.

Frustrasi yang terpendam

Serupa dengan mereka yang memprotes pembunuhan George Floyd di tangan polisi Minneapolis, pengunjuk rasa di Hong Kong menyuarakan frustrasi yang terpendam selama bertahun-tahun di mana mereka melihat kebebasan pribadi terkikis ketika pemerintah Cina secara sistematis memperketat cengkeramannya pada media, sekolah, organisasi masyarakat, dan komunitas bisnis, termasuk populasi ekspatriat yang produktif sehingga merupakan kunci untuk menjaga status Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional.

“Semua orang memahami bahwa Hong Kong sangat berguna bagi China untuk pertukaran mata uang dan banyak hal lainnya,” kata Kardinal Joseph Zen, uskup emeritus Hong Kong, dalam sebuah wawancara bulan lalu. “Dan sekarang, mereka bersiap untuk menghancurkan segalanya, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa karena Hong Kong hanyalah sesuatu yang kecil — [Cina] dapat menghancurkannya sesuka mereka.”

Banyak politisi lokal di seluruh AS telah mendorong warganya untuk mencari perubahan di tempat pemilihan, bukan hanya di jalanan. Di Hong Kong, bagaimanapun juga, pintu gerbang untuk hak pilih universal dijanjikan melalui konsep: “satu negara, dua sistem” yang terus bergerak semakin menjauh dengan setiap keputusan baru yang dikeluarkan dari Beijing.

Para pemrotes di Hong Kong telah bosan dengan para pejabat lokal yang seakan-akan tuli-nada di mana mereka bertanggungjawab mengawasi kepentingan kota yang semakin melihat kepentingan-kepentingan tersebut dari kacamata kepentingan Beijing. Hal ini termasuk memperjuangkan langkah-langkah reformasi pemilihan terbatas yang dirancang untuk memperkuat kendali pemerintah pusat, serta proyek-proyek infrastruktur gajah putih yang memperkaya perusahaan-perusahaan dari daratan Cina dan para elit bisnis lokal.

Jalanan di Hong Kong, hidup di bawah pengawasan ketat dari apa yang sebelumnya dianggap sebagai “Asia Terbaik” bukannya membawa sebuah kepastian namun ketakutan, yang diperparah oleh kemungkinan di mana agen keamanan nasional China beroperasi di Hong Kong sebagai bagian dari ketentuan keamanan nasional baru. Di mata mereka yang sebenarnya ditugaskan untuk melindungi oramg-orang Hong Kong, kini orang-orang Hong Kong telah dilihat sebagai musuh, beberapa di antaranya dicap sebagai teroris oleh para pejabat.

Sekarang sarung tangan tersebut telah dilepaskan dan Beijing telah memilih untuk melakukan bypass atas sebagian legislatif Hong Kong yang terpilih secara keseluruhan, pemerintah daerah menjadi sangat tidak relevan. Sama seperti banyaknya mereka yang terlihat di jalan-jalan di Amerika minggu ini, pengunjuk rasa di Hong Kong merasakan bahwa mereka telah mencapai ujung dari tali mereka; di mana tidak ada forum yang sah untuk menyuarakan keluhan mereka.

“Kita tidak memiliki sesuatu yang baik untuk diharapkan,” kata Kardinal Zen. “Hong Kong sepenuhnya di bawah kendali [Cina]. Kami bergantung pada Cina bahkan untuk hal-hal seperti makanan dan air kami. Tetapi kami mau menempatkan diri kami di dalam tangan Tuhan.”

Dosa Kelembagaan

Konflik yang berkecamuk di jalanan Hong Kong dan AS tidak muncul dalam semalam, tetapi merupakan hasil dari dosa institusional yang mengakar.

Article continues below

Kemakmuran Hong Kong yang berat sebelah dan situasi politiknya yang lemah, secara paradoks, adalah warisan kembar dari penjajahan, dimulai dengan penaklukan militer Inggris dalam perang candu di pertengahan abad ke-19. Sementara di tahun 1980-an, harapan-harapan akan demokratisasi China akhirnya menginspirasi retorika optimis formula “satu negara, dua sistem”, sejak saat itu Hong Kong tidak lagi dilihat sebagai sebuah laboratorium untuk hal yang China bisa jadikan sebagai contoh dari apa yang paling ditakuti oleh para pemimpin China yang paranoid.

Ketika para pemimpin ini menjadi semakin anti-asing, Hong Kong telah menjadi korban dalam pembongkaran hubungan China dengan Barat. Bagaimana pemerintahan Trump memilih untuk menindaklanjutinya tekad terbarubaru ini bahwa Hong Kong tidak lagi cukup otonom untuk menjamin perlakuan khusus yang secara signifikan akan mempengaruhi masa depan kota.

Sama seperti sebuah gas air mata yang meledak dengan tiba-tiba ke arah kerumunan orang yang tidak memiliki kecurigaan, pemerintah daratan Cina baru-baru ini membuat gerakan meninggalkan mereka yang mencari perubahan abadi untuk Hong Kong yang sedang terengah-engah.

Bagi banyak orang Kristen di Hong Kong, ini bukanlah waktunya untuk mundur atau untuk menganggap masalah politik bukan menjadi urusan mereka, tetapi untuk menggandakan komitmen mereka kepada orang-orang Hong Kong.

Seperti yang dikatakan Mimi Lau, seorang jurnalis harian Bahasa Inggris di Hongkong South China Morning Post, memberikan desakan dalam sebuah Twitter mengulir:

“#HKers: sekarang bukan saatnya untuk meninggalkan rumahmu. Bangkitlah untuk peran Anda, menjadi seorang KOL[pemimpin opini kunci] di bidang Anda sendiri dan junjunglah nilai-nilai dan keyakinan dasar Anda. Yang terpenting, miliki #Iman. #HongKong layak diperjuangkan.

Apa lagi yang dapat saya lakukan sebagai seorang #HK jurnalis? Apa yang dapat saya lakukan sebagai murid Kristus? Apa yang dapat saya lakukan sebagai teman, sebagai kolega [sic], sebagai anggota komunitas saya, sebagai anak perempuan dan sebagai saudara perempuan? Apa yang akan saya berikan kepada #BerdiriBersamaHongkong?”

Para pendeta dalam surat terbuka mereka berjanji bahwa “betapapun sulitnya, kami akan tetap memegang tugas kami sebagai gereja yang berjalan bersama dengan semua warga Hongkong, dan untuk menjunjung tinggi Hong Kong dengan tanpa henti di dalam doa dan juga kepedulian pastoral, sebagai kesaksian hidup dari ‘Imanuel’ — Tuhan ada bersama dengan mereka yang menderita.”

Dengan keyakinan teguh mereka bahwa Tuhan akan memimpin orang-orang Hong Kong melewati hari-hari kelam di depan, mereka menawarkan sebuah pengingat yang tampaknya sama-sama cocok untuk orang Kristen di Amerika Serikat yang terpecah secara politik:

“Gereja bukan partai politik atau organisasi politik, oleh karena itu, agenda atau tuntutan politik tidak boleh menjadi fokus utama gereja. Namun, ketika menghadapi ketidakadilan dan kejahatan di masyarakat, gereja harus bertindak sebagai kesadaran sosial dan memenuhi peran kenabiannya untuk mengecam ketidakadilan, untuk menyatakan kehendak Tuhan, dan untuk menjadi saksi kebenaran.”

Brent Fulton adalah pendiri dan katalis dari ChinaSource.

[ This article is also available in English, 简体中文, and 繁体中文. See all of our Indonesian (Indonesian) coverage. ]